Oleh: blogs | 23 September 2007

Mengenal apa itu Perjanjian Kerja Bersama (PKB)

Mengenal apa itu Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
oleh Imam Mahfudz – Pengurus SPPS Pusat PT PUSRI

PENDAHULUAN
Dalam aktifitas bekerja di perusahaan seringkali muncul permasalahan perselisihan antara karyawan (pekerja) dengan pimpinan (pengusaha). Misalnya: permasalahan lembur, absensi (ketidakhadiran), kenaikan pangkat (promosi), mutasi dan rotasi kerja, pesangon, kenaikan upah (gaji), pemberhentian (PHK) dan sebagainya. Berbagai masalah tersebut mungkin saja tidak bisa diselesaikan tuntas apabila belum ada pedoman khusus yang mengatur secara jelas mengenai kewajiban dan hak antara karyawan dan pengusaha. Hal demikian dapat mempengaruhi kinerja karyawan maupun perusahaan yang berdampak pada produktivitas perusahaan dan kesejahteraan para karyawan beserta keluarganya.

Maka di era reformasi ini di hampir semua perusahaan telah membentuk suatu organisasi sebagai wadah untuk menghimpun seluruh karyawan dalam memperjuangkan hak-haknya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Demikian juga di PT Pusri telah dibentuk organisasi karyawan yang disebut Serikat Pekerja Pupuk Sriwidjaja (SPPS) yang salah satu perannya yaitu membahas peraturan perusahaan mengenai hak dan kewajiban antara pengusaha dan pekerja. Peraturan perusahaan inilah yang dalam UU No.13/ 2003 tentang Ketenagakerjaan disebut PKB (Perjanjian Kerja Bersama). Lantas timbul pertanyaan, apa yang dimaksud PKB itu?

PEMAHAMAN
Sebelum membahas PKB, perlu diketahui eksistensi SPPS sesuai UU No.13 Tahun 2003 dan UU No.21 Tahun 2000. Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.
UU No.13/2003, pasal 108 menyatakan bahwa pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Kewajiban membuat peraturan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini tidak berlaku bagi perusahaan yang telah memiliki PKB (Perjanjian Kerja Bersama). Yang dimaksud PKB dalam undang-undang ini adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja atau beberapa serikat pekerja (yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan) dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Artinya, PKB merupakan aturan atau syarat-syarat kerja bagi pekerja, yang mengatur hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja dan mengatur penyelesaian perselisihan antara kedua belah pihak. Dalam kaitan inilah pengurus serikat pekerja memiliki peran penting dalam berunding untuk menghasilkan PKB yang memperjuangkan, membela dan melindungi hak-hak dan kepentingan pekerja sesuai peraturan yang berlaku demi terwujudnya kesejahteraan karyawan dan keluarganya dengan tetap berupaya meningkatkan kinerjanya untuk kemajuan dan perkembangan perusahaan.

Dalam UU No.13/2003, dinyatakan bahwa dalam satu perusahaan hanya dapat dibuat satu PKB yang berlaku bagi seluruh pekerja di perusahaan tersebut. PKB dibuat oleh serikat pekerja atau beberapa serikat pekerja dengan pengusaha atau beberapa pengusaha dan penyusunannya dilaksanakan secara musyawarah, harus dibuat secara tertulis dengan huruf latin dan menggunakan bahasa Indonesia. Jika PKB tidak menggunakan bahasa Indonesia, maka PKB harus diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah yang disumpah.

Dalam perundangan ini dinyatakan bahwa masa berlakunya PKB paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun berdasarkan kesepakatan tertulis antara pengusaha dengan serikat pekerja. Perundingan pembuatan PKB berikutnya dapat dimulai paling cepat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya PKB yang sedang berlaku. Dalam hal perundingan tidak mencapai kesepakatan maka PKB yang sedang berlaku, tetap berlaku untuk paling lama 1 (satu) tahun. PKB dirundingkan oleh serikat pekerja dengan pengusaha, harus didasari itikad baik dan kemauan bebas kedua belah pihak, dilakukan secara musyawarah untuk mufakat dan lamanya perundingan PKB ditetapkan berdasarkan kesepakatan para pihak dan dituangkan dalam tata tertib perundingan. Perundingan pembuatan PKB dimulai dengan menyepakati tata tertib perundingan yang sekurang-kurangnya memuat: tujuan pembuatan tata tertib; susunan tim perunding; materi perundingan; tempat perundingan; tata cara perundingan; cara penyelesaian apabila terjadi kebuntuan perundingan; sahnya perundingan; dan biaya perundingan.

Dalam menentukan tim perunding pembuatan PKB pihak pengusaha dan pihak serikat pekerja menunjuk tim perunding sesuai kebutuhan dengan ketentuan masing-masing paling banyak 9 (sembilan) orang dengan kuasa penuh. Dalam hal terdapat serikat pekerja yang tidak terwakili dalam tim perunding, maka yang bersangkutan dapat menyampaikan aspirasinya secara tertulis kepada tim perunding sebelum dimulai perundingan pembuatan PKB tersebut.
Karena PKB merupakan acuan utama bagi perusahaan dan pekerjanya maka paling tidak PKB harus memuat nama, tempat kedudukan dan alamat serikat pekerja; nama, tempat kedudukan dan alamat perusahaan; nomor serta tanggal pencatatan serikat pekerja pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota; hak dan kewajiban pengusaha; hak dan kewajiban serikat pekerja serta pekerja; jangka waktu dan tanggal mulai berlakunya PKB; dan tanda tangan para pihak pembuat PKB.

Ketentuan dalam PKB yang telah disepakati oleh pengusaha dan serikat pekerja tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal isi PKB bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, maka ketentuan yang bertentangan tersebut batal demi hukum dan yang berlaku adalah ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Demikian juga apabila terdapat perjanjian kerja yang telah dibuat oleh pengusaha dan pekerja tentunya tidak boleh bertentangan dengan PKB. Apabila ternyata ketentuan dalam perjanjian kerja bertentangan dengan PKB, maka ketentuan terse-but batal demi hukum dan yang berlaku adalah ketentuan dalam PKB.
Dalam perundangan ini juga dinyatakan bahwa pengusaha, serikat pekerja dan pekerja wajib melaksanakan ketentuan yang ada dalam PKB. Selanjutnya pengusaha dan serikat pekerja berkewajiban memberitahukan isi PKB atau perubahannya kepada seluruh pekerja. Untuk itu pengusaha hams mencetak dan membagikan naskah PKB tersebut kepada setiap pekerja atas biaya perusahaan. Dengan demikian setiap pekerja diharapkan dapat memahami dan berupaya melaksanakan isi PKB serta saling mengingatkan bila terjadi penyimpangan.

Selain itu pengusaha dilarang mengganti PKB dengan peraturan perusahaan, selama di perusahaan yang bersangkutan masih ada serikat pekerja. Dalam hal di perusahaan tidak ada lagi serikat pekerja dan PKB diganti dengan peraturan perusahaan, maka ketentuan yang ada dalam peraturan perusahaan tersebut tidak boleh lebih rendah dari ketentuan yang ada dalam PKB yang sudah disepakati.

PKB mulai berlaku pada hari penandatanganan kecuali ditentukan lain dalam PKB tersebut. PKB yang ditandatangani oleh pihak yang membuat PKB selanjutnya didaftarkan oleh pengusaha pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Dalam hal terjadi pembubaran serikat pekerja atau pengalihan kepemilikan perusahaan maka PKB tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu PKB. Dalam hal terjadi penggabungan perusahaan (merger) dan masing-masing perusahaan mempunyai PKB maka PKB yang berlaku adalah PKB yang lebih menguntungkan pekerja. [im]

Daftar Pustaka

  1. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerj aan.
  2. UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
  3. UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
  4. Kep.48/MEN/IV/2004, tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama.
About these ads

Responses

  1. Terima kasih untuk artikelnya.


Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: