Dalam sistem baru nantinya cara dan model penetapan upah minimum harus disesuaikan dengan standar yang tidak multitafsir.Penetapannya juga harus disepakati kedua pihak terlebih dulu. Selain itu,survei penetapan upah minimum juga harus dilakukan bersama oleh pekerja dan pengusaha.

“Prinsip inilah yang akan dijadikan sistem penetapan upah minimum yang baru nanti. Kalau bisa secepatnya metode baru ini akan kami resmikan,” ujar Muhaimin di Jakarta kemarin.

Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu memprihatinkan aksi buruh yang mengganggu ketertiban umum. Dia prihatin karena sasaran aksi tidak terkait dengan latar belakang aksi. Dia pun berharap, buruh bisa menyampaikan pendapatnya dengan cara damai dan berdialog dengan pihak yang bersangkutan.

“Alhamdulillah pengusaha yang diwakili Apindo sudah dapat berkompromi dengan para pekerja. Kita harap tidak ada lagi demo-demo rusuh dan tidak terpancing provokasi siapa pun, mari duduk bersama untuk menemukan titik temu,”katanya.

Sosiolog UIN Syarif Hidayatullah
Musni Umar menilai aksi buruh terjadi karena faktor ekonomi.Penghasilan yang diterima buruh tidak sesuai dengan kebutuhan hidup sehari hari walau mereka sudah bekerja mati-matian. “Beras sekarang sudah Rp7.000/kg. Belum biaya transportasi lalu biaya tak terduga jika mereka sakit,”ujarnya.

Umar melanjutkan,dengan penghasilan yang rendah, para buruh merasa tidak mempunyai masa depan. Dengan kondisi seperti ini, kemudian didukung oleh adanya pihak yang mengorganisir,buruh pun kemudian melampiaskan tekanan hidup itu dengan melakukan demonstrasi.

Pada sisi lain, lanjutnya, pengusaha juga tidak dapat disalahkan karena mereka menghadapi semakin tingginya ongkos produksi yang harus dikeluarkan, misalnya dengan biaya tambahan karena macet atau pungutan liar. Untuk menutupinya pengusaha mengambil jalan pintas dengan tidak memperhatikan kesejahteraan karyawan. Padahal jika pengusaha jeli, pemotongan penghasilan buruh justru akan berpengaruh pada produktivitas yang akhirnya akan mengancam pendapatan mereka.

Untuk memecahkan persoalan tersebut, menurut dia pemerintah harus turun tangan sebagai penengah. Pemerintah perlu memberikan pengertian kepada pengusaha bahwa kenaikan upah minimum itu adalah hal yang wajar yang diminta pekerja karena sudah bekerja keras untuk perusahaan. Pada sisi lain pemerintah juga harus memberikan pengertian kepada buruh agar menggunakan cara damai dalam menuntut kesejahteraan.

“Saya pun mengecam aksi mereka kemarin karena yang rugi itu masyarakat, apalagi fasilitas publik yang dibangun itu berasal dari pajak masyarakat itu sendiri,” katanya. Peranan media dan tokoh juga penting agar aksi demo buruh yang merusak tidak terjadi lagi. Mengenai peranan media, jelas Direktur Institute for Social Empowerment and Democracy (Insed) ini, buruh berpandangan bahwa hanya dengan melakukan aksi anarkistis apa yang mereka perjuangan akan mendapat perhatian.

“Jika pemikiran mereka yang seperti tidak dihentikan, aksi blokade jalan tol dan perusakan fasilitas publik akan menjadi fenomena yang mengkhawatirkan,”katanya.***neneng zubaidah/sindo

“Hal ini disebabkan salah satunya karena menurunnya kualitas tanah sehingga kami menaikkan anggaran untuk subsidi pupuk organik” ujar Mentan Suswono kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (17/1) malam.

Ketua Komisi IV DPR Romahurmuzy menyatakan apresiasi dan dukungannya atas kesepakatan itu dan mendesak agar subsidi pupuk benar-benar dilaksanakan demi kepentingan petani.***(mohammad sahlan/sindo)

”Pengecer urea dan non urea akan bersatu demi kepentingan petani,” ungkap Arifin melalui Manajer PPW I PT Pusri Effendi Ropie didampingi Area Manager PPD Sumsel Masriza, beberapa waktu lalu.

Jika kebijakan ini diterapkan, maka ketersediaan pupuk di kios pengencer menjadi lebih lengkap. Dan jelas jumlah pengecer akan bertambah banyak. ”Istilahnya one stop service-lah. Petani perlu pupuk jenis apa, tersedia di kios tersebut,” beber dia.

Selain itu, PT Pusri berkomitmen keras meningkatkan pelayanan dengan melayani penjualan pupuk setiap hari. Setiap delivery order (DO) akan selesai dalam satu hari. ”Jadi one stop servis dan one day service,” imbuh dia seraya menambahkan program ini dicoba di tiga provinsi yakni Sumsel, Jogjakarta dan Jawa Tengah.
Pelayanan satu atap ini, lanjut Tasrif, benar-benar diharapkan bisa membantu petani dalam meningkatkan produktivitas. ”Apalagi Sumsel termasuk salah satu lumbung pangan. Jadi kita ingin program layanan satu atap bisa diujicobakan juga di sumsel,” ujarnya.

Saya, kata Tasrif, sudah meminta distributor resmi Pusri untuk memberikan dukungan penuh dengan layanan satu atap tersebut. ”Alhamdulillah tanpa ragu mereka memberikan support penuh,” tegas dia.

Selain itu, PT Pusri mengggiatkan sosialisasi penyusunan RDKK secara standar dengan menggandeng dinas terkait. Pembuatan RDKK harus secara benar dan bisa dipertanggungjawabkan.

Sumsel termasuk provinsi yang telah selesai membuat format standar RDKK. ”Kita akan adakan pertemuan secara rutin antara distributor, pengecer, kelompok tani dan petani terkait itu (pembuatan RDKK,red),” tukasnya. (mg14/sumeks)

“Berkaitan dengan industri-industri yang melakukan pencemaran lingkungan, itu kita beri warna. Ada warna hitam, itu paling jelek. Saya mau buat aturan, kalau 2 kali hitam akan saya pidanakan,” Menteri Lingkungan Hidup Gusti Muhammad Hatta.

Hal itu dikatakan dia dalam konferensi pers usai pembukaan Pekan Lingkungan Indonesia 2010 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Kamis (3/6/2010).

Menurut Hatta, perusahaan-perusahaan sudah diberi hak untuk menginvestasikan modalnya di Indonesia. Karena itu menjadi kewajiban mereka untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Dikatakan dia, saksi pidana telah diatur pula dalam Undang-undang No 32/2009, yang membuat takut kalangan industriawan. Semula mereka cukup berani melanggar aturan, karena hanya akan dikenai sanksi perdata.

“Pejabat saja bisa kena itu kalau dia salah memberikan kebijakan yang sifatnya merusak lingkungan,” cetus Hatta.

Lebih lanjut Hatta mengatakan, sanksi pidana itu dikecualikan bagi para peternak kelompok yang berada di pedesaan. Justru mereka akan dibimbing untuk mengolah kotoran-kotoran ternak menjadi energi yang bermanfaat.

“Kan biasanya kotorannya bau dan sebagainya. Kami bantu untuk mengolah menjadi biogas. Akhirnya udara tetap bersih dan mereka mendapatkan energi gratis,” katanya.(irw/nwk)

Direktur Utama PT Pusri Dadang Heru Kodri mengatakan, selama ini pengisian bahan bakar untuk kendaraan dinas PT Pusri menggunakan kupon. Kupon tersebut tinggal ditukar di beberapa SBPU saat melakukan pengisian. Namun mulai awal Mei 2010 mendatang diterapkan pola berbeda.

Melalui kerjasama dengan Bank Mandiri, pihaknya mengganti sistem kupon dengan kartu Gaz Card dengan saldo maksimal pengisian Rp 1 juta per bulan. Karyawan tinggal menggesek autodebet pada mesin EDC di tiap SPBU.

“Nanti kartu, tersebut tinggal diserahkan kepada karyawan saat akan mengisi BBM. Dengan cara ini, kita pikir penghematan kearah efisiensi lebih maksimal, cara menggunakannya juga praktis” kata Dadang usai penandatangan MOU dengan bank Mandiri Kanwil II di aula kantor PT Pusri, Kamis (29/4).

Penandatangan kesepakatan dilakukan Dirut PT Pusri bersama Vice Presiden Bank Mandiri, Sunarso. Berdasar laporan keuangan, untuk biaya operasional pengisian BBM mencapai Rp 500 hingga 600 juta per bulan. Artinya setiap hari harus mengeluarkan berpuluh-puluh kupon.

Dengan kartu mandiri Prabayar Gaz Card, tinggal diserahkan satu persatu dan diisi sesuai kebutuhan bulanan. Diharapkan pola ini mampu mengantisipasi kebocoran karena sistem penggunaan bisa terpantau dari segi keamanan. Juga efisien dari segi waktu lantaran aksesnya sangat cepat, transaksi biaya juga lebih akurat dan pasti.

Pola pengisian pun mudah, perusahaan tinggal mengisi ulang saldo setiap bulan melalui rekening tabungan. “Kartu ini serentak kita berlakukan awal Mei mendatang untuk operasional kendaraan PT Pusri se-Indonesia,” katanya.

Terkait dengan jumlah mobil operasional mencapai 220 unit, dengan rincian 80 diantaranya adalah mobil operasional dalam pabrik. Sisanya dipakai untuk operasional di luar pabrik, termasuk mobil dinas untuk jajaran manager dan direksi.

Sementara itu Sunarso mengatakan, untuk nasional, jumlah kartu GazCard mencapai 40 ribu kartu pada 350 SPBU di Medan, Palembang, Jabodetabek, Bandung, Semarang, Surabaya, Banjarmasin dan Jakarta. Khusus di Sumsel mencapai 1500 pengguna untuk 15 SPBU.*(sta/sripo)

Ketua Kelompok Kerja Ketenagakerjaan Komisi IX Arif Minardi mengatakan, UU tersebut belum mengakomodasi ketentuan gaji TKA (tenaga kerja asing) secara detail. Padahal, berdasar hasil penelusuran komisinya pasca kerusuhan di Batam, kesenjangan gaji serta fasilitas antara TKA, karyawan tetap, dan pekerja honorer (kebanyakan warga lokal) di PT Drydocks World Graha merupakan pemicu utama kerusuhan itu.

”Terdapat perbedaan mencolok antara tiga kelompok tersebut yang memunculkan akumulasi kemarahan,” ujar Arif.

Ketidakadilan yang mencolok antara pekerja asing dan lokal yang diberlakukan oleh perusahaan diibaratkannya bom waktu yang siap meledak kapan saja. Dia lantas membeber kesenjangan gaji di PT Drydocks. Pada level pekerjaan yang sama, TKA digaji dengan standar dolar Singapura. Sedangkan pegawai tetap dari Indonesia digaji dengan rupiah. ”Nilainya, jika keduanya dibandingkan, gaji tenaga kerja lokal jauh di bawah pekerja asing,” ujarnya.

Menurut dia, gaji TKA di PT Drydocks minimal 4.500 dolar Singapura (sekitar Rp 30 juta dengan kurs Rp 6.700 per dolar Singapura, Red) per bulan. Sedangkan pekerja Indonesia dengan masa pengabdian lima tahun hanya digaji Rp 5 juta–Rp 7 juta.

Kondisi lebih memprihatinkan dialami para pekerja kontrak. Mereka dibayar per jam. Gaji mereka pun masih harus dipotong karena direkrut lewat sejumlah subkontraktor. ”Nilai yang kecil itu jadi semakin kecil karena harus dipotong-potong,” tambah anggota DPR asal PKS tersebut.

Selain itu, nasib ironis para pekerja kontrak tersebut berlanjut pada fasilitas yang diperoleh. TKA dan pekerja tetap mendapatkan fasilitas keamanan pekerjaan yang relatif bagus. Alat keselamatan kerja, seperti kacamata dan sepatu, disediakan oleh perusahaan.

“Pekerja kontrak harus membeli sendiri. Padahal, barang-barang itu rawan rusak. Bayangkan, betapa banyak uang yang harus dikeluarkan oleh pekerja kontrak,” tegas dia. (dyn/c11/ari/jp)

Seperti dikutip detikcom dari situs www.lonelyplanet.com, Rabu (28/4/2010), Gunung Bromo bahkan mengungguli beberapa gunung terkenal di dunia lainnya seperti Gunung Fuji di Jepang, Gunung Sinai di Mesir dan Jabal Toubkal di Maroko.

Berikut data tiga besar gunung di dunia yang layak untuk didaki seperti dimuat di situs yang berkantor pusat di Rusia tersebut:

Gunung Elbrus, Rusia

Gunung Elbrus merupakan bagian dari Pegunungan Alpen di Eropa. Gunung ini merupakan salah satu gunung tertinggi di Eropa yang memiliki ketinggian 5.642 meter. Terletak di antara perbatasan Georgia dan Rusia, Gunung Elbrus terlihat kokoh menantang langit. Dari mulai ketinggain 1.000 meter, gunung ini dikelilingi oleh gletser yang membuat tampilan Elbrus menjadi kian indah.

Gunung Olympus, Yunani

Gunung Olympus dikenal sebagai tempat para dewa bersemayam. Ini adalah gunung tertinggi di Yunani dengan ketinggian mencapai 2.918 meter. Hingga saat ini, gunung tersebut dipakai untuk menyembah para dewa. Untuk mencapai puncak gunung tersebut, dibutuhkan waktu kurang lebih selama dua hari.

Gunung Bromo, Indonesia

Gunung Bromo nan eksotik muncul dari lembah Pegunungan Tengger. Bromo adalah salah satu dari tiga puncak gunung berapi di Jawa Timur. Gunung Bromo memiliki ketinggian 2.392 meter.

Rute termudah dan paling populer untuk melakukan pendakian di Bromo adalah dari Cemoro Lawang yang bisa diakses dari Kota Probolinggo. Untuk mencapai puncak Bromo, harus melewati kawah pasir terlebih dahulu. Cukup melakukan pendakian selama satu jam saja, Anda sudah bisa mencapai puncak Bromo.

Dari puncak Bromo, Anda bisa menikmati pemandangan indah, seperti kawah panas dan Gunung Semeru yang masih dalam satu rangkaian dengan Gunung Bromo. Seperti gunung-gunung di seluruh dunia pada umumnya, waktu yang paling disukai untuk mencapai puncak Bromo adalah saat matahari terbit.

Sementara 7 gunung lainnya yang masuk 10 besar gunung terbaik di dunia yang layak untuk didaki adalah Jebel Toubkal di Maroko, Gunung Matterhorn di Switzerland, Gunung Table di Afrika Selatan, Gunung Ben Nevis di Skotlandia, Gunung Sinai di Mesir, Gunung Fuji di Jepang, dan Gunung Half Dome di Amerika Serikat. (anw/anw/detikNews)

Menurut Zein Ismed, ekspor pupuk urea tersebut merupakan carry over dari 2009. Sebelumnya, pada 2010 ini Pusri telah melaksanakan ekspor urea pada Januari sebanyak 9.800 ton. “Sekarang tengah dilakukan pengapalan. Proses pengapalan membutuhkan waktu 1,5 bulan dan telah Pusri Ekspor Urea 20.000 Ton dilakukan sejak Pebruari. Ekspor tersebut diberangkatkan dengan negara tujuan Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Thailand,” ujarnya.

Sebelumnya Direktur Utama PT Pusri, Dadang Heru Kodri, menjelaskan ekspor pupuk tahun 2010 masih terus berjalan dan masih mendapat izin dari pemerintah. Izin ekspor tahun 2009 masih berlaku sampai Juni 2010 karena target ekspor belum terpenuhi.

Menurut Dadang Heru yang juga direktur utama holding BUMN pupuk PT Pusri (Persero), “Pabrik pupuk yang belum memenuhi target ekspor di antaranya adalah Pusri, PT Pupuk Iskandar Muda atau PIM, PT Pupuk Kujang, dan PT Petrokimia Gresik. PT Pupuk Kaltim atau PKT sudah memenuhi target ekspornya,” tuturnya.

Ekspor pupuk asal Indonesia selama ini dikirim ke negara-negara India, Filipina, Thailand, Myanmar, Vietnam, dan Malaysia. Sampai Januari 2010 PT Pusri holding atau dari seluruh BUMN Pupuk baru berhasil merealisasikan jatah alokasi ekspor mencapai 607.110 ton. Volume ekspor tersebut hanya separuh dari alokasi ekspor yang diberikan pemerintah sebesar 1.061.480 ton. (az/sripo)

Menurut General Manager South Centre Sumatera (S&CS) Lematang Asset, Achmad Farid didampingi Humas PT Medco E&P Indonesia, Taufik Raharjo mengatakan, Medco sejak 1971 telah menjadi mitra dalam penyaluran gas ke PT Pusri. Seratus persen gas yang dihasilkan oleh PT Medco untuk kepentingan domestik. Tujuh puluh persen untuk memenuhi kebutuhan PLN dan lain-lain. Sedangkan 30 persen untuk PT Pusri.

Namun kata Farid, pada bulan November 2013 izin Blok C&SC yakni Lapangan Singa (Muaraenim) berakhir kontraknya. Untuk itu pihaknya telah mengajukan perpanjangan izin pengelolaan lapangan kembali ke pemerintah. “Mudah-mudahan sebelum izin berakhir, perpanjangan sudah keluar. Dari analisa yang dilakukan, sumur di Lapangan Singa mengandung gas sekitar 50 MSCF per day,” ujarnya yang ditemui disela-sela pemberian bantuan kepada Pemkab Muaraenim, Senin (22/3).

PT Medco E&P Indonesia lanjut Farid, selalu berusaha memenuhi target produksi yang ditetapkan pemerintah. Lebih khusus untuk mempertahankan atau menaikkan produksi minyak dan gas bumi khususnya di Sumsel. PT Medco E&P Indonesia, yakni S&CS Asset meliputi empat kabupaten yaitu Muaraenim, Lahat, Musi Rawas dan Musi Banyuasin.

Untuk di Kabupaten Muaraenim ada Lematang Asset yang diantaranya terdapat lapangan Singa yang jika tidak berhalangan dalam waktu dekat telah bisa beroperasi. Sementara itu Bupati Muaraenim, Muzakir Sai Sohar, menyambut baik bantuan yang telah diberikan PT Medco kepada Pemkab Muaraenim.

Bantuan berupa mebeler sangat bermanfaat terutama untuk sekolah-sekolah dan perkantoran yang rusak akibat terendam banjir. Begitu juga untuk bantuan pipa besi, sling dan sebagainya ditunggu karena untuk perbaikan jembatan yang rusak dan putus akibat diterjang banjir waktu lalu.*(ari/sripo)

Untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di lingkungan perusahaan, PT Pusri juga turut melibatkan masyarakat sebagai perpanjangan tangan dari perusahaan dengan tetap memerhatikan kondisi lingkungan masyarakat itu berada. Tahun 2009 yang lalu saja, untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemitraan sedikitnya PT Pusri telah mengucurkan dana sebesar 2 persen dari total keuntungan yang didapat PT Pusri selama tahun 2008 atau sebesar Rp48 miliar.

Selain bergerak di bidang sosial, kemitraan yang dibangun PT Pusri juga meliputi pengiriman remaja di empat kelurahan tadi untuk mengikuti pelatihan montir atau mekanik dan pengelasan di Bogor dan Jakarta. “Total selama tahun 2009, setidaknya ratusan warga telah dikirimkan mengikuti pelatihan sebagai bekal usaha di kemudian hari bagi warga yang belum memiliki pekerjaan atau menganggur,” ujar Zain Ismed, manajer Hukum dan Humas PT Pusri belum lama.

Sedangkan di bidang sosial kemasyarakatan, PT Pusri secara rutin setiap tiga bulan sekali selalu melakukan penyemprotan atau fogging terhadap wilayah-wilayah yang dianggap rawan demam berdarah dengue (DBD) serta melakukan perbaikan fasilitas jalan dan tempat ibadah milik masyarakat.

Untuk bidang kesehatan, PT Pusri melalui Departemen Bina Lingkungan setiap tahun selalu melaksanakan pemeriksaan dan berobat gratis serta khitanan massal. “Sementara, untuk bidang pendidikan, setidaknya PT Pusri telah membangun satu unit sekolah dasar di Pulau Kemaro yang diperuntukkan bagi warga yang tinggal di pulau tersebut,” terangnya.

Masih kata dia, untuk setiap hari raya baik itu Idulfitri dan Iduladha, masyarakat yang tinggal di empat kelurahan juga tetap mendapatkan prioritas seperti pemberian paket sembako dan paket Lebaran serat hewan kurban untuk musala dan masjid di lingkungan PT Pusri. “Untuk paket Lebaran, setiap tahun selalu mengalami peningkatan. Tahun 2009, setidaknya 11 ribu paket Lebaran telah diserahkan kepada masyarakat lingkungan,” bebernya.

Sementara itu, Lurah 1 Ilir, Sri Hendra menyambut baik kegiatan yang dilakukan PT Pusri terutama dalam menjalin kemitraan dengan warga lingkungan. Untuk itu, dirinya juga meminta kepada PT Pusri agar tetap berkomitmen dalam menjadi perusahaan yang berwawasan lingkungan dengan terus memerhatikan kondisi masyarakat dan lingkungan PT Pusri. (mg23/sumeks)

Sebagaimana diketahui, manajemen PGN sempat berencana memangkas suplai gas ke pelanggan industri sebanyak 20 persen atau sekitar 65-70 juta kaki kubik per hari (MMSCFD) akibat PGN kesulitan mendapatkan gas. Menindaklanjuti kekurangan tersebut, kata Hatta, pemerintah sudah berhasil mencarikan tambahan pasokan gas sebesar 65-70 MMSCFD yang berasal dari Lapangan Singa Blok Lematang sebanyak 50 MMSCFD dan dari Lapangan ONWJ (Off Shore North West Java) milik PT Pertamina Hulu Energi. ”Ini solusi untuk jangka pendek. Kalau jangka menengah dan panjang, kita akan terus coba cari tambahan pasokan,” ungkapnya.

Salah satu lapangan yang diharapkan bisa memberi tambahan pasokan gas untuk kebutuhan dalam negeri adalah lapangan gas di Blok Cepu yang memiliki potensi sebesar 40 MMSCFD. Saat ini, gas tersebut di-flare atau dibakar karena belum adanya infrastruktur untuk menyalurkan gas. ”Flare ini tidak boleh lagi dilakukan. Karena itu, pembangunan infrastruktur (distribusi) nya kami minta dipercepat,” terangnya.

Selain itu, pemerintah juga terus mendorong agar pasokan gas dari Lapangan Kepodang yang terletak di Laut Jawa juga bisa segera mengalir. Saat ini, lapangan tersebut dikelola oleh Petronas. Menteri Perindustrian MS Hidayat mengaku lega dengan kepastian adanya pasokan untuk pelanggan industri. ”Teman-teman saya (pelaku usaha, red) nanti segera diberitahu bahwa ancaman (pasokan gas) disunat 20 persen tidak ada,” ujarnya.

Sebagai bentuk komitmen PGN untuk tetap memasok gas ke industri, lanjut Hidayat, PGN bersama industri akan melakukan penandatanganan kontrak jual beli gas yang akan diteken pada 1 April mendatang. Meski untuk sementara aman, namun Hidayat masih menginginkan agar pasokan gas ke industri dapat ditingkatkan. Pasalnya, seriring dengan recovery ekonomi, kebutuhan gas oleh pelanggan industri juga terus naik. Saat ini, suplai gas industri mencapai 329 MMSCFD. (owi/sumeks)

Kepala Dinas Hubungan Masyarakat dan Hubungan Kelembagaan BP Migas, Sulistya Hastuti Wahyu berharap ada tenggang waktu sebelum diimplementasikan. Namun, jika diputuskan tidak ada waktu transisi, KKKS dipastikan tetap akan mengikuti aturan yang ada. “Tapi implikasinya, produksi minyak dan gas bumi akan turun secara signifi  kan,” ujarnya.

BP Migas menghitung, KKKS akan mengurangi produksi hingga 50 persen dari total produksi. Rata-rata produksi minyak nasional hingga Maret berkisar 954 ribu barel per hari, sedangkan gas sekitar 8.757 juta kaki kubik per hari. “Pengurangan produksi terpaksa harus ditempuh karena terdapat ancaman saksi pidana dan denda bagi perusahaan yang melebihi ambang batas baku yang sudah ditetapkan,” terangnya.

Dengan kondisi ini, BP Migas berharap, seluruh pihak terkait duduk bersama guna memutuskan kebijakan terbaik mengenai masalah ini. Dia meminta waktu transisi pemberlakuan UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup karena untuk menghasilkan standar baku mutu lingkungan yang baru memerlukan peralatan penunjang. “Kita tidak menolak tapi butuh waktu untuk menyesuaikan,” tukasnya.

KKKS harus menyiapkan alat-alat dan teknologi baru untuk dipakai di lapangan migas yang dikelolanya. Apalagi, tiap-tiap KKKS mempunyai kasus yang berbeda dalam menyikapi penerapan UU tersebut. “Transisi waktu yang diperlukan untuk menyesuaikan baku mutu lingkungan seperti yang dipersyaratkan memerlukan waktu paling cepat tiga tahun karena penyesuaian alat penunjang tersebut bukanlah perkara yang mudah,” tuturnya.

Sulistya mencontohkan, kewajiban menurunkan temperatur air limbah dari 45 derajat celcius menjadi 40 derajat. Rencana kerja Pertamina EP yang akan melakukan reinjeksi air terproduksi untuk mengurangi temperatur tersebut diperkirakan baru selesai tahun 2011. “Itu butuh studi sub surface, pekerjaan pengeboran, proses pengadaan, fabrikasi, konstruksi, dan operasi,” ungkapnya.

Dia mengambil contoh, kandungan merkuri pada air terproduksi yang melebihi izin pembungan limbah cair yang dialami oleh Conoco Phillips di Lapangan Belanak, Natuna. Dengan penetapan merkuri rata-rata 40 ppm (part per million), Conoco perlu melakukan pengkajian ulang engineering dan instalasi fasilitas tambahan. “Fasilitas tambahan itu direncanakan baru kelar 2014,” jelasnya. (wir/kim/sumeks)

Selanjutnya, Masriza yang baru saja menjabat sejak 1 Maret 2010 lalu, menggantikan Izhar Sudirman yang masuk masa persiapan pensiun, memberikan gambaran bahwa saat ini stok pupuk di gudang pabrik PT Pusri sebanyak 20.000 ton dalam kantong (in bag) dan 80.000 ton berbentuk curah, serta 15.000 ton di gudang Bagor. Dia katakan, selaku pejabat baru, pertama kali dia melakukan konsolidasi ke dalam yakni jajarannya, mau pun ke luar yakni dengan pihak distributor.”Dengan pihak distributor, kita membuat kesepakatan akan melakukan pendistribusian pupuk sesuai aturan dan prosedur yang sebenarnya,” kata Masriza.

Dalam notulen kesepakatan pada 10 Maret 2010 itu, kata Masriza, ada penegasan pemberlakuan zero toleran, untuk pelanggaran dalam pendistribusian.”Kalau ada  distributor terbukti melanggar aturan dalam penyaluran pupuk bersubsidi, maka izinnya langsung kita cabut. Tidak pakai tahapan peringatan lagi,” tegasnya.

Dijelaskan, saat ini untuk wilayah Sumsel ada 105 distributor dan 880 pengecer resmi pupuk bersubsidi. Distributor dan pengecer ini melayani 10.494 kelompok tani dan 357 ribu petani yang masuk di dalam RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok).

KP3 Berfungsi
Sementara itu, Manager Pemasaran Pusri Wilayah I, Efendi Rofi, mengemukakan bahwa PT Pusri melihat bahwa KP3 (Komite Pengawas Pupuk dan Pestisida ) Sumsel cukup aktif dalam mengawasi distribusi pupuk bersubsidi ini. “Setidaknya ada yang sementara ini sedang disidik, dengan dugaan penyimpangan dalam pendistribusian,” ujarnya.

Dijelaskannya, KP3 yang di dalam terdapat unsur-unsur dari Kepolisian, Kejaksaan, Dinas Perdagangan, Dinas Pertanian, dan PT Pusri, yang diketuai langsung oleh Wakil Gubernur Sumsel itu, secara bersama-sama sudah komitmen untuk mengawasi distribusi pupuk bersubsidi ini. “Karena pupuk bersubsidi itu dibiyai dengan uang negara yang pemanfaatannya harus benar-benar tepat,” urainya.

Ketua Asosiasi Penyalur Pupuk Sriwidjaja (AP2S) A Rafik, menambahkan bahwa sebagai wadah berhimpunnya distributor, asosiasi tidak akan membela distributor yang melakukan pelanggaran.”Kita semua sudah sepakat untuk menjalani pendistribusian pupuk bersubsidi ini kepada yang berhak, sesuai dengan RDKK di wilayah masing-masing,” ujarnya.

Sementara Kadisperindag Sumsel Eppy Mirza, menyatakan menyambut baik terobosan PPD Sumsel yang akan memberlakukan tindakan tegas terhadap pelanggaran distributor. (az/sripo)

Menteri Perindustrian, MS Hidayat, khawatir jika kali ini sampai terjadi pengurangan gas untuk industri, hal yang sama akan terulang lagi. Akibatnya, kinerja industri menurun akibat kebijakan pemerintah Indonesia sendiri. ”Jika industri sampai injury akan ada PHK. Yang terdampak bukan hanya industri tapi pertumbuhan eko nomi nasional juga,” kata Hi dayat, akhir pekan lalu.

Ada berbagai alasan diajukan atas berkurangnya pasokan gas. Misalnya menurunnya pasokan dari hulu, kepentingan meng ekspor gas ke Singapura, maupun untuk memasok Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dalam rangka memenuhi target lifting minyak. ”Saya berpendapat apa pun yang terjadi, jaga kepentingan industri. Jangan sampai dipotong suplainya,” tegas Hidayat.

Seperti halnya pengurangan insentif bagi industri hilir karena tidak terserap optimal pada tahun lalu, logika inilah yang dipakai ketika diputuskan pemotongan kuota gas karena permintaan industri sempat berkurang. Pascakrisis ekonomi global akhir 2008 kinerja industri nasional memang sempat menurun.

Namun, kata Hidayat, hendaknya asumsi perhitungan ekonomi tidak didasarkan pada kinerja yang tak optimal tersebut. Dia berjanji akan memperjuangkan terpenuhinya pasokan gas untuk industri sesuai kebutuhan yaitu di perhitungkan menggunakan asumsi konsumsi normal, bukan saat konsumsi berkurang.

Diakui kondisinya dilematis, namun dia akan tetap membela kepentingan industri nasional dalam penjaminan ketersediaan pasokan gas sebagai sumber energi. Masalah ini juga akan dibahas secara resmi di forum Menko Perekonomian bahkan bila perlu ke rapat kabinet yang dipimpin presiden.

Ancaman PHK
Saat ini konsumsi gas industri sekitar 750 juta kaki kubik per hari (MMSCFD). Direktur Kimia Hilir Direktorat Jenderal Industri Agro dan Kimia Kementerian Perindustrian, Tony Tanduk, menjelaskan, industri baja dan keramik sebagai industri pengkonsumsi gas terbesar akan terkena imbas pengurangan kuota gas ini.

Sebagai dampaknya, dia memperkirakan terjadi pengurangan utilisasi dari tingkat yang ada saat ini, sekitar 70-80 persen. Soal harga gas yang masih dikeluhkan tinggi oleh kalangan industri, Tony berharap nantinya bisa turun mengingat PGN setiap tahun selalu mencatat keuntungan yang besar. ”Dalam waktu dekat kita akan membuat analisis dampak dari pengurangan 20 persen ini,” tukasnya.

Ketua Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki), Achmad Wijaya, menambahkan, kebijakan ini mengancam industri keramik yang secara langsung mempekerjakan 500 ribu pegawai. Pemotongan kuota gas 20 persen bakal meng akibatkan utilisasi turun hingga 60 persen. Penurunan utilisasi akan mengurangi produksi yang berdampak pada kenaikan biaya produksi dan pengurang an tenaga kerja. ”Pengurangan pegawai bisa sampai 10 persen, sedangkan penambahan biaya produksi bisa sampai enam persen,” ujarnya.

Ketua Umum Asosiasi Besi dan Baja Indonesia, Fazwar Bujang, mengatakan, industrinya yang rakus energi membutuhkan keterjaminan pasokan setidaknya selama lima tahun. Dia juga mendesak pemerintah terus melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber gas baik yang sudah ada maupun baru.

Pemerintah juga diminta mengamankan pasokan gas dalam negeri ketimbang mengutamakan kepentingan ekspor. ”Jangan juga dibuat kontrak jangka panjang (ekspor) sampai 20 tahun untuk sumber gas baru yang ditemukan. Nanti, giliran dalam negeri membutuhkan, gasnya malah tidak ada,” tegasnya.***c15/rahmad/republika

Karena itu, menurut Agung, pemerintah berusaha melakukan sejumlah upaya agar seluruh penduduk Indonesia dilindungi asuransi kesehatan pada 2014. Diantaranya, terus meningkatkan pemberian jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin. Saat ini, pemerintah telah memberikan jaminan kesehatan bagi 76,4 juta masyarakat sasaran. Mereka terdiri atas masyarakat miskin dan hampir miskin. Upaya pemberian jaminan kesehatan bagi masyarakat menjadi prioritas pemerintah melalui implementasi Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Namun, Agung mengakui, pemerintah menemui sejumlah kendala dalam memberikan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Diantaranya adalah keterbatasan anggaran dan terus naiknya biaya pelayanan kesehatan yang selalu berada di atas nilai inflasi umum, terutama harga obat dan harga peralatan medik. “Tren kenaikan harga per tahun bervariasi antara 30-50 persen. Sedangkan, kemampuan masyarakat masih rendah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan berkualitas,” ujarnya.

Agung Laksono juga berharap, amendemen UU No 19 Tahun 2003 bisa dipercepat. Hal itu untuk mendukung fungsi sejumlah BUMN pemberi layanan asuransi kesehatan bagi masyarakat. Selain itu, amendemen UU BUMN juga diperlukan untuk mendukung implementasi UU No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. “Perubahan UU BUMN mungkin lebih cepat. Tapi, tidak hanya mengubah UU lebih cepat, tapi melaksanakannya,” katanya.

Menurut Agung, pemerintah menargetkan seluruh penduduk Indonesia atau sekitar 230 juta jiwa dilindungi asuransi kesehatan pada 2014. Hal itu dilaksanakan melalui berbagai Akses, seperti Jamkesmas, Jamkesda, dan Asabri. “Kami berkeyakinan, pada 2014 sudah ter-cover semuanya. Dengan dasar, yang kaya bayar sendiri, yang miskin dibayar pemerintah,” ujarnya.

Siap jadi BPJS
PT Askes (Persero) menyatakan siap menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) untuk memberikan layanan asuransi kesehatan bagi 230 juta masyarakat Indonesia. Hal itu untuk mendukung pelaksanaan UU No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Menurut Direktur Utama PT Askes, I Gede Subawa, untuk merealisasikannya perlu melakukan berbagai upaya. Salah
satunya melakukan pendekatan dengan pemerintah pusat dan seluruh pemerintan daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Selain itu, perangkat hukum juga perlu dipersiapkan. Sementara itu, PT Askes saat ini baru memberikan layanan asuransi kesehatan bagi 138 kabupaten/kota.***maghfiroh/republika

***disadur dari sebuah tulisan M Bachrul Ilmi pada harian republika