Oleh: Palimbani | 10 September 2007

Penyelesaian NPL Bank BUMN Sesuai Ketentuan

Komite Pengawas (Oversight Comittee/ OC) mengizinkan bank-bank BUMN untuk segera menjalankan proses penyelesaian kredit bermasalah (non-performing loan/NPL). Bank-bank BUMN tidak perlu menunggu rangkaian sosialisasi OC ke penegak hukum terkait proses tersebut. Ketua OC Sahala Lumban Gaol mengatakan, semua prosedur pelaksanaan standar (SOP) penyelesaian NPL yang dilakukan tiap bank BUMN sudah sesuai ketentuan. Baik dalam SOP restrukturisasi maupun penjualan kredit tidak ditemukan adanya kesalahan prosedur yang memungkinkan timbulnya masalah hukum di kemudian hari. ”Kita sudah kasih komentar soal SOP, hanya belum disosialisasi ke penegak hukum,” kata Sahala di Jakarta, kemarin. Dia menuturkan, OC tengah mempersiapkan sosialisasi SOP penyelesaian NPL ke kejaksaan, kepolisian, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Termasuk kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Bank Indonesia. Kendati sosialisasi penting dalam tahap pengawasan, bukan berarti proses penyelesaian NPL harus terhambat. ”Sosialisasi sedang kita siapkan dan segera kita lakukan ke penegak hukum.Sosialisasi penting agar tidak ada masalah hukum di kemudian hari soal penyelesaian NPL,” katanya. Dalam sosialisasi tersebut, kata Sahala, pihaknya akan menjelaskan soal tata cara yang ditempuh tiap bank BUMN dalam menyelesaikan NPL. Menurutnya, OC akan menjelaskan bahwa SOP sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No 33/2006 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah.

Sahala menduga selama ini ada keraguan dari manajemen bank BUMN untuk menyelesaikan NPL.Padahal,apabila sudah yakin bahwa SOP tersebut sudah sesuai mekanisme bisnis dan aturan yang ada, bank BUMN tidak perlu takut untuk menjalankan program- program penyelesaian NPL. ”Keraguan mereka adalah masalah psikologis sehingga mereka merasa butuh dukungan,” katanya. Seperti diketahui, PP No 33/2006 yang terbit pada 16 Oktober 2006 menyatakan, BUMN boleh melakukan pemotongan piutang sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku di bidang perseroan terbatas (PT) dan BUMN beserta peraturan pelaksanaannya.

Hal itu memungkinkan bank-bank BUMN menerapkan perlakuan yang sama dengan bank swasta dalam menangani kredit bermasalah. Kendati demikian, pelaksanaan proses tersebut diawasi OC yang dibentuk pemerintah. Sebelumnya, Bank Mandiri menyatakan, proses penjualan NPL sudah rampung. Namun, eksekusi akhir masih menunggu keputusan OC. ”Oversight Committee ini kan untuk mengawasi pelaksanaan PP 33/2006 di bank BUMN.

Kalau saya di Bank Mandiri, kita sudah selesaikan internal process,” kata EVP Coordinator Directorate of Change Management Bank Mandiri Haryanto Budiman. Menurutnya, OC belum melakukan kajian terhadap penjualan kredit tersebut sehingga penjualan NPL ke pihak lain belum bisa dilakukan. Dari hasil evaluasi NPL, Bank Mandiri menemukan 33 debitor dengan nilai pokok utang Rp2,3 triliun, yang kredit macetnya sudah bisa dijual. (m ma’ruf/tomi sudjatmiko/SINDO)


Responses

  1. yang terbaik aja y…


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: