Oleh: Palimbani | 28 September 2007

BUMN Tak Setuju RUU KIP

Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menolak RUU Keterbukaan Informasi Publik (KIP), khususnya untuk perusahaan yang tercatat di bursa.Persoalannya, BUMN telah memiliki landasan hukum yang tegas, yakni UU Pasar Modal. Sekretaris Meneg BUMN Said Didu mengatakan, UU Pasar Modal sebetulnya telah mengharuskan transparansi bagi perusahaan BUMN. ”Padahal, UU Pasar Modal itu aturannya lebih kejam dari RUU KIP,” katanya di Jakarta Kamis (27/9).

Akibatnya, jika RUU KIP disahkan, BUMN yang telah terbuka akan memiliki aturan hukum baru. Menurut Said, hal tersebut tidak hanya terjadi pada BUMN terbuka, tetapi juga akan terjadi pada perusahaan pelat merah yang masih tertutup. Adapun BUMNBUMN tersebut, kata dia, dipaksa memberikan informasi kepada publik. Said menegaskan, dirinya setuju jika BUMN harus terbuka dan transparan. Namun, penerapannya harus sesuai dengan rezim hukumnya, yaitu rezim korporasi dan bukan rezim politik.

Dia mencontohkan dalam UU Perseroan Terbatas juga banyak diatur mengenai keterbukaan. Said khawatir dengan adanya UU KIP tersebut, pesaing bisnis dapat mengetahui apa yang terdapat di BUMN. Demikian pula dengan perusahaan lain yang ingin kerja sama dengan BUMN, kemungkinan akan mengurungkan niatnya. Sebab, perusahaan tersebut akan mempertanyakan mengapa seakan-akan BUMN ditelanjangi. ”Saya tidak tahu ada apa di balik ini, seakan-akan karena tertutup, maka terjadi korupsi di BUMN,” katanya. Salah satu alasan yang digunakan DPR selama ini adalah BUMN mendapatkan penyertaan modal negara (PMN). Padahal menurut Said, pelayanan tersebut digunakan untuk usaha, bukan pelayanan publik.

”Itu mekanisme lain, negara dapat menugaskan untuk dapat melakukan pelayanan publik. Kenapa swasta yang melayani publik tidak masuk KIP,seperti perusahaan swasta yang menangani pelayaran, angkutan darat, itu kan berbisnis di layanan publik,” katanya.

Senada dengan Said, Direktur Kepatuhan PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) Achil Djayadiningrat mengatakan, sebagai perusahaan terbuka, seharusnya hanya patuh pada UU Pasar Modal. UU Pasar Modal telah banyak mengatur mengenai keterbukaan informasi.

”Kalau BUMN terbuka, ya sebaiknya patuh ke UU Pasar Modal,” kata dia. Dalam RUU KIP disebutkan bahwa semua BUMN harus berfungsi sebagai lembaga publik yang wajib menyediakan semua informasi publik serta menjalankan layanan publik.Kemudian, BUMN juga sekaligus memberikan seluruh informasi apabila diminta dan dikenakan sanksi atau denda apabila tidak memberikannya. RUU tersebut dinilai terlalu luas dan membuka semua data BUMN.

Hal itulah yang ditakutkan pemerintah dan direksi BUMN akan dimanfaatkan pesaing bisnis. Padahal, tidak semua informasi korporasi bisa dibocorkan kepada pihak lain.

Sementara dalam UU Pasar Modal, yang bisa diinformasikan ke publik hanya tujuh hal, yakni perubahan kepemilikan saham; perubahan kegiatan usaha perusahaan; perolehan dan kehilangan kontrak yang material; rencana kerja perusahaan dalam satu tahun; hal-hal material yang akan mengganggu aktivitas perusahaan; laporan berkala keuangan perusahaan baik triwulan maupun semesteran; serta kepailitan dan tuntutan hukum.

Saat ini terdapat 12 BUMN yang tercatat di Bursa Efek Jakarta (BEJ). Ke-12 BUMN tersebut menguasai sekitar 40% kapitalisasi pasar BEJ. BUMN tersebut antara lain PT Semen Gresik Tbk, PT Aneka Tambang Tbk, PT Timah Tbk, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (nunung ahniar/sindo)


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: