Oleh: Palimbani | 4 Oktober 2007

Pertamina dan AKR Berebut PSO 2008

Pertamina dan Aneka Kimia Raya (AKR) saling bersaing memperebutkan hak distribusi BBM bersubsidi tahun depan. BPH Migas menyatakan, kedua perusahaan ini menjadi yang pertama mengatakan siap mendistribusikan bensin dan solar subdidi itu. Namun, pemerintah tetap merasa perlu mencek kesiapan kedua perusahaan tersebut

”BPH Migas sudah sebarkan dokumen yang menanyakan kesiapan badan usaha. Yang paling jawab siap sedia adalah Pertamina dan AKR,” ungkap Kepala BPH Migas, Tubagus Haryono, saat ditemui di Departemen ESDM, Rabu (3/10) siang.

Sejumlah perusahaan lain yang turut disurati BPH Migas adalah Shell, Petronas, Total, dan Sigma Rancang Perdana. Melanjuti kesiapan Pertamina dan AKR, BPH Migas mengatakan bakal memferifikasi kesiapan kedua perusahaan itu. Terutama AKR, sebab AKR diketahui tidak memiliki SPBU dan storage BBM.

Terkait kesiapan AKR itu, BPH Migas akan melihat kembali ketentuan Public Service Obligation (PSO). Apakah distribusi itu sampai ke tingkat ritel konsumen akhir (end user) atau tidak. Sebab, salah satu syarat PSO adalah menjual BBM dengan harga yang ditetapkan pemerintah di SPBU.

Namun, Tubagus melihat, ada celah yang bisa digunakan AKR. Perusahaan ini bisa saja membeli sejumlah SPBU guna mendukung kegiatan distribusinya. Diperkirakan, harga minimal SPBU sebesar Rp 2 miliar. Sementara menyoal tangki persediaan, Tubagus menilai AKR bisa memanfaatkan tangki bahan kimianya yang dikonversi. Sebab storage BBM saat ini masih dikuasai Pertamina sebagai pemain lama.

”Tapi yang paling mutlak adalah komoditi BBM itu harus ada di Indonesia, tidak boleh di luar negeri. BBM-nya bisa dari mana saja, asal storage-nya di Indonesia,” tandas dia lagi. Ditambahkan, distribusi BBM bersubsidi juga harus memperhatikan cadangan BBM dan standar pelayanan ke konsumen. Terutama konsumen di daerah terpencil.

Pelayanan konsumen di daerah terpencil itu adalah bagian dari tiga pasar distribusi BBM yang harus dipasok, pertama adalah pasar dengan mekanisme pasar terbuka, kedua adalah pasar dengan mekanisme pasar tertutup, terakhir adalah pasar BBM di daerah terpencil.

Pemerintah membuka keran distibusi BBM untuk public service obligation (PSO) yang selama ini dimonopoli Pertamina sejak tahun lalu. Badan usaha yang kepemilikan fasilitas penyimpanan dan distribusinya terbatas bisa menyewa fasilitas milik Pertamina.

Ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2005 tentang penyediaan dan pendistribusian jenis bahan bakar minyak tertentu, Pertamina sebagai pemain lama membuka diri kepada pemain baru yang akan masuk. Keuntungan yang bakal diraup badan usaha dalam PSO ini cukup menggiurkan karena pemerintah menetapkan margin berdasarkan Mid Oil Platts of Singapore (MOPS) plus 13,5 persen.

Pada tahun depan, panitia kerja Panitia Anggaran DPR RI, bulan lalu, menyepakati anggaran subsidi energi sebesar Rp75,590 triliun, terdiri atas subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan liquefied petroleum gas (LPG) Rp 45,807 triliun, serta subsidi listrik Rp 29,783 triliun. Ketua Panja Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit, dan Pembiayaan, Suharso Monoarfa mengatakan panja telah menurunkan subsidi BBM dari Rp 44,332 triliun pada RAPBN menjadi Rp 42,085 triliun. (evy/republika)


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: