Oleh: blogs | 23 Oktober 2007

Pemerintah Pusat Diimbau Segera Membantu Penyelesaian PT AAF

Pemerintah Nanggroe Aceh Darussalam dan calon investor PT ASEAN Aceh Fertilizer hingga kini belum mencapai kata sepakat tentang skema penyelesaian industri pupuk tersebut. Dalam kaitan itu, pemerintah pusat diminta segera membantu penyelesaian masalah ini.

Asisten Ekonomi dan Pembangunan Pemerintah Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) Usman Budiman, yang ditemui seusai halalbihalal di Kantor Gubernur NAD di Banda Aceh, Senin (22/10), mengatakan, kedua belah pihak belum menemukan kata sepakat mengenai besar penyertaan saham Pemerintah Provinsi (Pemprov) NAD dalam industri pupuk tersebut.

“Pemerintah berkeinginan menyertakan sahamnya 10 persen pada industri utama. Itu yang belum mencapai kata sepakat,” ujarnya.

Ia menambahkan, Pemprov NAD berkeinginan menyertakan modal sebagai saham dalam industri tersebut karena menilai PT ASEAN Aceh Fertilizer (AAF) memiliki nilai strategis dan bisnis yang tinggi. “Sebab, mayoritas penduduk NAD dan Indonesia adalah petani,” katanya.

Pabrik pupuk yang didirikan pada tahun 1980-an tersebut memproduksi pupuk urea. Pencapaian tertinggi produksi PT AAF terjadi pada tahun 1997, dengan total 695.826 ton, dari target 630.000 ton.

Usman dalam kesempatan itu juga menjelaskan, pihak investor dari China hanya menawarkan besar saham yang sama kepada Pemprov NAD. “Namun, hal itu bukan pada industri hulu, hanya pada industri hilir, yaitu industri turunan pupuk yang rencananya akan diaktifkan setelah industri hulu aktif berproduksi,” katanya.

“Seperti pupuk kompos dan industri lainnya yang bisa diproduksi setelah industri hulu beroperasi,” kata Usman menambahkan.

Keinginan Pemprov NAD untuk menyertakan sahamnya pada industri hulu, menurut Usman, baru terpikirkan setelah proses lelang diselenggarakan Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara. Keinginan itu baru tercetus setelah melihat kondisi dan posisi strategis industri pupuk tersebut di Aceh dan Indonesia pada umumnya.

Secara terpisah, masyarakat yang tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli Dewantara kembali mendesak pemerintah pusat memutuskan penanganan hal ini secepatnya. Teuku Kamaruzzaman, Sekretaris Forum Masyarakat Peduli Dewantara (Formapeda) mengatakan, masyarakat menginginkan penyelesaian permasalahan itu tuntas pada akhir tahun ini. (mhd/kompas)


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: