Oleh: blogs | 24 Desember 2007

Perlu Distribusi Pupuk Tertutup

Penyelundupan
Perlu Distribusi Pupuk Tertutup

Hermas E Prabowo

Aparat Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, kembali membongkar kasus penyelundupan pupuk urea bersubsidi. Apabila dibandingkan total volume pupuk bersubsidi tahun 2007 sebanyak 6,7 juta ton, penyelundupan 220 ton bukanlah perkara besar.

Akan tetapi, siapa yang bisa dengan mudah meyakini bahwa hanya benar-benar 220 ton urea yang akan diselundupkan. Boleh jadi volume besar lainnya sudah diselundupkan lebih awal.

Persoalan yang sesungguhnya memang bukan besar-kecilnya volume barang yang diselundupkan, tetapi penyelundupan itu amat merugikan keuangan negara. Dan, yang terpenting telah merampas hak petani mendapatkan pupuk sebagai komponen penting sarana produksi.

Akibat yang lebih serius lagi apabila penyelundupan kembali marak, produksi komoditas tanaman pangan, seperti padi, jagung, kedelai, bakal terganggu dan ketahanan pangan nasional menjadi taruhannya.

Karena itu, Menteri Pertanian Anton Apriyantono dengan tegas mengecam penyelundupan pupuk bersubsidi. Dia mengatakan, “Di tengah negeri yang banyak maling seperti ini, kemungkinan penyelundupan pupuk dalam jumlah yang lebih besar lagi bisa saja terjadi.”

Belum lagi kalau melihat begitu luasnya wilayah perairan Indonesia dan begitu banyak pelabuhan terbuka yang memungkinkan dijadikan sasaran para penyelundup.

Oleh karena itu, agar tidak terjadi kasus serupa sebaiknya sistem distribusi pupuk bersubsidi diubah saja dari sistem terbuka ke sistem tertutup.

Pemerintah sendiri sampai sekarang masih tetap mempertahankan distribusi dengan pola lama, yaitu sistem terbuka. Sistem lama ini mengacu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03 Tahun 2006.

Distribusi pupuk terbuka

Dalam sistem distribusi terbuka, alur distribusi pupuk dibagi dalam dua pola. Yaitu alur distribusi ke daerah biasa atau daerah yang dapat dengan mudah dijangkau sarana transportasi serta alur distribusi ke daerah yang sulit dijangkau yang pendistribusian pupuknya menggunakan sistem operasi pasar.

Pada jalur distribusi biasa, tiga pabrik, yaitu PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri), PT Pupuk Kaltim, dan PT Pupuk Iskandar Muda masing-masing menyalurkan pupuk urea bersubsidi ke gudang lini II (tingkat provinsi) atau gudang unit pengantongan pupuk/UPP (di pelabuhan).

Dari sini, pupuk kemudian didistribusikan lagi ke gudang lini III atau disebut gudang produsen. Gudang produsen ada di tingkat kabupaten.

Adapun dua produsen pupuk lainnya, PT Pupuk Kujang dan PT Petrokimia Gresik, langsung mendistribusikan pupuk ke gudang lini III atau gudang produsen, tanpa melalui lini II atau UPP. Selanjutnya dari gudang lini III pupuk diangkut ke gudang lini III distributor menggunakan transportasi darat.

Baru dari gudang lini III distributor, pupuk diangkut lagi ke gudang pengecer di tingkat kecamatan. Panjangnya mata rantai distribusi mulai dari UPP hingga lini IV, yaitu jalur distribusi dari pengecer ke petani, membuat banyak terjadi penyimpangan.

Masalah makin kompleks ketika semua petani berhak mendapatkan subsidi pupuk. Tidak hanya petani kecil dengan kepemilikan lahan kurang dari 2 hektar yang mendapatkan subsidi, tetapi petani kaya dengan lahan amat luas pun berhak mendapat subsidi. Akibatnya, subsidi tidak tepat sasaran.

Pemerintah pun tidak bisa membatasi hanya petani kecil saja yang berhak mendapat subsidi karena sistem distribusi masih terbuka.

Makin buruk lagi keadaan ketika terjadi ketimpangan antara alokasi pupuk untuk perkebunan dan tanaman pangan.

Direktur Komersial PT Pusri Bowo Kuntohadi mengatakan, penyimpangan pupuk bersubsidi mungkin saja terjadi ketika pupuk sudah sampai ke tangan petani, tetapi tidak dimanfaatkan oleh mereka dan dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi.

Data PT Pusri menunjukkan, produksi pupuk urea 2007 sebanyak 5,771 juta ton. Ditambah stok akhir tahun 2006 sebanyak 927.747 ton, total volume pupuk yang tersedia sepanjang tahun 2007 sebanyak 6,698 juta ton.

Dari jumlah itu, sektor pertanian mendapat jatah 4,3 juta ton, industri 162.125 ton, perkebunan 590.907 ton, dan ekspor 724.000 ton.

Dengan demikian, stok akhir pupuk urea hanya 521.965 ton. Volume ini termasuk cadangan stok pemerintah untuk mengantisipasi kelangkaan 200.000 ton.

Melihat kecilnya alokasi pupuk urea untuk subsektor perkebunan, besar kemungkinan terjadi kebocoran. Artinya, alokasi pupuk untuk tanaman pangan akan banyak dimanfaatkan perkebunan, yang notabene tak perlu mendapat subsidi.

Memang, pemerintah telah membuat kebijakan sedemikian rupa dengan memberikan komisi yang dinilai ideal bagi para distributor dan pengecer pupuk urea. Tiap satu kilogram urea, misalnya, distributor berhak mendapatkan bayaran Rp 25, sedangkan pengecer Rp 35.

Namun, di tengah peluang untuk mencari untung di luar jalur resmi yang begitu besar dan terbuka, keuntungan itu menjadi tidak banyak berarti.

Karena itu, berbagai penyimpangan pun dengan mudah terjadi meski sanksi dalam bentuk ancaman pencopotan menjadi distributor atau pengecer hingga ancaman pidana diberlakukan.

Para distributor dan pengecer sebenarnya sudah diperlakukan nyaman. Distribusi untuk pupuk di daerah-daerah yang jauh yang memerlukan biaya transportasi lebih mahal, produsen langsung melakukan operasi pasar.

Distribusi tidak harus menunggu dari distributor, melainkan pupuk bisa dikirim produsen langsung ke pengecer.

Meski begitu, kebocoran tidak terelakkan. Kasus penyelundupan pupuk bersubsidi ke negara tetangga dalam jumlah besar terus saja terjadi. Bahkan, di perkebunan-perkebunan Malaysia, banyak ditemukan karung dengan tulisan pupuk bersubsidi.

Direktur Keuangan PT Pupuk Kujang Achmad Tossin Sutawikara mengatakan, sebenarnya mekanisme kontrol distribusi pupuk urea bersubsidi sudah ketat. Misalnya, sudah ada formulir sebelas yang mengharuskan adanya kesesuaian realisasi pasokan dengan permintaan pupuk petani.

Kartu pintar

Menurut Menteri Pertanian, distribusi pupuk dengan sistem terbuka seperti yang ada sekarang mudah terjadi penyimpangan. Kontrol pun tidak bisa berjalan optimal karena di setiap lini distribusi memungkinkan terjadi penyimpangan.

Dia mencontohkan, ketika pupuk didistribusikan dari gudang produsen ke distributor, masih ada peluang penyimpangan. Belum lagi dari distributor ke pengecer dan pengecer ke petani.

Sanksi ketat berupa pemecatan status sebagai distributor sepertinya kurang ampuh. Berbeda kalau menggunakan distribusi sistem tertutup. Setiap petani didata kepemilikan lahannya, status lahan (sawah, tegalan, atau kebun), dan keperluan pupuk urea bersubsidi.

Petani dengan kepemilikan lahan lebih dari dua hektar, sebaiknya tidak perlu mendapat subsidi karena mereka sudah tergolong petani berpenghasilan cukup. Subsidi hanya untuk petani gurem dan petani dengan kepemilikan lahan maksimal dua hektar.

Setelah melalui pendataan, masing-masing petani diberi kartu pintar (smart card), semacam kartu ATM yang berisikan data pribadi petani dan lahan sekaligus volume pupuk urea bersubsidi yang berhak diterimanya sesuai kepemilikan luas lahan tadi.

Kartu inilah yang menjadi pegangan bagi pedagang pengecer untuk menjual pupuk pada petani. Petani boleh mengambil semua jatah pupuknya selama setahun dengan harga tebus Rp 1.200 per kilogram, atau mengambil sebagian.

Mentan yakin dengan distribusi sistem tertutup ini subsidi akan lebih tepat sasaran dan anggaran negara juga dapat dihemat. Yang tak kalah pentingnya, penyelundupan pupuk bersubsidi juga dapat ditekan. “Kami sedang melakukan uji coba di sejumlah wilayah di Jawa, tahun 2008 uji coba yang kedua,” katanya. (harian kompas)


Responses

  1. Ide bagus!!

    Jangan lupa untuk lebih sering turun ke lapangan, harga diri polisi dan aparat terkait juga perlu diperbaiki. Sistem sebaik apapun percuma kalau aparatnya busuk.

  2. yang jadi masalah dengan adanya subsidi tertutup apakah pasti masyarakat mendapatkan jatahnyan.karena dibeberapa daerah diterapkan kuota sehinga tidak semua terlayani walaupun sidah masuk koptan ,atau gapoktan

  3. Apa betul kata Mentan dengan sistim distribusi tertutup akan tepat sasaran ? Buktinya hingga saat ini (Desember 2008) kelangkaan pupuk masih terjadi dimana-mana. Dikoran dan TV petani menyetop truk pengangkut pupuk terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur untuk membeli paksa pupuk subsidi. Tahun lalu sistim ini belum diberlakukan dan distribusi pupuk relatif aman-aman saja, buktinya Pusri Holding bisa melakukan ekspor urea dalam jumlah yang sangat besar, sedang tahun 2008 ini pupuk urea tidak ada yang diekspor. Sebetulnya permasalahannya bukan sistim distribusi terbuka atau tertutup tetapi disparitas harga yang sangat signifikan antara pupuk subsidi (Rp.1200) dengan non subsidi (Rp.6000) yang menyebabkan terbukanya peluang penyimpangan pupuk subsidi oleh para spekulan. Solusinya….Pemerintah harus punya keberanian untuk menetapkan free market untuk pupuk dan ini pernah terjadi di era 1998-1999, semuanya aman-aman saja padahal waktu itu sedang masa krismon. Memang Mentan yang satu ini agak aneh…kebijakannya selalu trial and eror dan hasinya selalu eror. Saran saya…jika industri pupuk tidak dipolitisasi…semua akan aman-aman saja.

  4. saya mau jadi agen pupuk gimana caranya ya……..?


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: