Oleh: blogs | 3 Januari 2008

Pemerintah Akan Sertifikasi Unggas

Pemerintah berencana menerbitkan sertifikat bebas flu burung kepada perusahaan pembibitan, peternakan, dan penetasan unggas. Hal itu dilakukan agar kembali tercipta kepercayaan konsumen dan pasar internasional terhadap unggas dan produk unggas asal Indonesia.

Direktur Budidaya Ternak Non-Ruminansia Djajadi Gunawan, Rabu (2/1) di Jakarta, mengungkapkan, pada tahap awal sertifikasi akan dilakukan di sejumlah peternakan unggas di Subang, Purwakarta, dan Sukabumi, Jawa Barat, serta perusahaan pembibitan unggas di Tabanan, Bali.

Ide awal sertifikasi ini berasal dari keinginan pemerintah dan kalangan pengusaha di sektor peternakan unggas membuat kompartementalisasi dan zonase.

Itu merupakan semacam pengakuan pemerintah sebagai otoritas yang berwenang untuk memberikan status bebas penularan flu burung di perusahaan pembibitan, peternakan, dan penetasan.

Zonase itu bisa mengacu pada pembibitan, penetasan, peternakan, wilayah, dan sistem. Bagi perusahaan peternakan yang telah memakai mekanisme kontrol terhadap penularan virus flu burung, secara otomatis dianggap bebas flu burung.

Djajadi menjelaskan, virus flu burung memang telah menjangkiti unggas di 31 provinsi dari 33 provinsi yang ada di Indonesia. Hanya Provinsi Gorontalo dan Maluku Utara yang selama ini belum pernah ditemukan kasus penularan virus flu burung.

Meski penularan virus flu burung telah menjangkiti 31 provinsi, tidak berarti selalu ada kasus flu burung yang menyerang unggas di 31 provinsi itu. Ada provinsi tertentu yang sudah tidak ada lagi kasus flu burung.

Pada prinsipnya, lanjut Djajadi, dalam pengendalian virus flu burung harus ada kontrol terhadap sumber penularan, yakni terkait dengan lalu lintas dan pembibitan. “Karena itu tidak bisa dinyatakan bebas dalam pernyataan, tetapi harus ada pengawasan,” katanya.

Perusahaan yang meminta sertifikasi harus menjalani pengawasan ketat selama tiga bulan. Apakah perusahaan itu menerapkan sistem pembibitan, peternakan, dan penetasan yang baik.

Sedangkan sertifikasi terhadap ayam kampung harus dilakukan menggunakan sistem kewilayahan. Pemerintah daerah yang meminta wilayahnya dinyatakan bebas flu burung harus mengajukan kepada Departemen Peternakan.

Kemudian dilakukan pengawasan terhadap daerah itu menggunakan pendekatan administratif maupun batas alam.

Direktur Kesehatan Hewan pada Direktorat Jenderal Peternakan Deptan Musny Suatmodjo mengatakan, sertifikasi untuk ayam kampung menjadi tidak mudah karena penerapan biosecurity tidak ketat.

Karena itu, secara teknis penerapan sertifikasi baru akan bisa dijalankan di perusahaan peternakan besar atau di sektor satu dan dua. Itu karena mereka bisa menjalankan sistem sanitary, penggunaan desinfektan, biosecurity, dan vaksinasi secara ketat dan teratur.

Menurut Musny, sejak tahun 2003 sampai 2007 terjadi perbedaan mekanisme penularan virus flu burung. Kalau tahun 2003-2005 penularan virus flu burung banyak didominasi peternakan besar, tahun 2006 dan 2007 banyak terjadi di sektor empat atau peternakan kecil.

Ketua Forum Masyarakat Perunggasan Indonesia (FMPI) Don Utoyo mengatakan, secara konsep penerapan status bebas penularan flu burung telah disepakati. Namun, teknis penerapannya masih terus dimatangkan oleh panitia kecil.

“Perusahaan pembibitan, penetasan, dan peternakan juga diuntungkan dengan adanya sertifikasi itu karena negara lain, seperti Malaysia dan Thailand, juga melakukannya,” kata Don Utoyo menambahkan.

Meski demikian, masih banyak pembahasan yang harus diselesaikan, misalnya mengenai teknis pengawasan terhadap perusahaan pembibitan, peternakan, dan penetasan.

Menurut Don Utoyo, semua tahu bahwa staf pemerintah yang ditugasi melakukan pengawasan amat terbatas. Karena itu, harus ada orang yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi pengawasan dan dalam jumlah yang banyak.

Misalnya pengawas yang sudah masuk ke perusahaan pembibitan, peternakan, atau penetasan tertentu tidak boleh langsung masuk ke perusahaan lain. Mereka harus menunggu waktu beberapa hari atau seminggu.

Kalau tidak, tujuan penetapan status bebas flu burung tidak akan tercipta karena manusia yang bertugas melakukan pengawasan menjadi media penular virus flu burung atau penyakit unggas lain. (MAS/kompas)


Responses

  1. gimana nich para petugas PDS / PDR nya ?….


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: