Oleh: blogs | 2 Maret 2010

Pengurangan Gas Marginalkan Industri

Pengurangan Gas Marginalkan Industri
Teguh Firmansyah

Langkah pemerintah mengurangi pasokan gas untuk industri dalam negeri sebesar 20 persen per 1 April 2020, menuai kecaman. Kebijakan itu kian memperjelas wajah asli pemerintah yang lebih berpihak pada kepentingan asing.

Pengamat perminyakan, Kurtubi, menganggap alasan adanya penurunan produksi gas sebagai pemicu kebijakan itu, terlalu mengada-ada. ”Sebenarnya, pemerintah terjebak oleh kebijakan yang ada. Bukan gas tidak ada, tapi pengelolaannya yang salah,” kritiknya ketika dihubungi Republika, Ahad (28/2).

Menurut Kurtubi, dengan potensi yang dimiliki saat ini seharusnya pemenuhan kebutuhan gas bagi industri ataupun Perusahaan Listrik Negara (PLN) dapat tercukupi. Namun masalahnya, pemerintah belum mengoreksi kebijakan yang ada saat ini untuk menghentikan ekspor gas Tangguh ke Cina. ”Hentikan kontrak gas Tangguh ke Cina, itu kunci nya,” desaknya.

Jika ekspor itu dihentikan, Kurtubi yakin kebutuhan gas dalam negeri akan dapat terpenuhi. Sementara, sisanya bisa diekspor kembali ke Jepang yang mau membayar dengan harga yang lebih mahal. ”Bayangkan, gas ke Cina hanya dihargai 3 dolar 35 sen per mmbtu. Padahal, PLN saja mau membayar nya hingga 5 dolar per mmbtu.” ujarnya.

Adapun kebijakan pemerintah untuk mengutamakan gas bagi kebutuhan dalam negeri, dinilai Kurtubi, belum komprehensif. Itu tidak menyentuh permasalahan yang ada. ”Revisi UU Migas 22 tahun 2001, maka pencarian terhadap ladang gas akan semakin bertambah lagi, dan cadangan gas akan kian besar,” katanya.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sofjan Wanandi, mengaku telah memperoleh keluhan dari berbagai asosiasi akibat kebijakan pengurangan pasokan gas yang ingin diterapkan ini. ”Kebijakan yang tidak tepat saat industri tengah terpuruk.”

Menurut Sofjan, pemerintah seharusnya lebih mengutamakan kebutuhan gas buat dalam negeri, bukan malah mengekspornya ke negera lain. Apalagi, jika gas itu dijual dengan harga yang sangat murah. ”Kaji ulang kontrak yang merugikan,” pintanya.

Dalam klausul perjanjian, jelas Sofjan, terdapat poin yang menyatakan pengiriman gas bisa dialihkan jika memang kebutuhanya dalam negeri mendesak. ■ budi r/republika


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: